Strategi pembangunan Ekonomi di Indonesia

Strategi pembangunan Ekonomi di Indonesia

         

        Strategi Pembangunan Ekonomi di Indonsia khususnya sebelum tahun 1966 , pada tingkat tertentu diarahkan untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi . Namun banyak pengamat mengatakan bahwa titik berat pembangunan pada periode itu lebih dititikberatkan pada pembangunan politik dan sangat kurang memperhatikan pembangunan ekonomi. Pernytaan ini didasarkan pada fakta bahwa pada periode itu kebijaksanaan dalam bidang ekonomi yang konsisten sangat sangat rendah bahkan bisa dibilang tidak konsisten sama sekali.

           
          Hasil dari kebijaksanaan yang diberlakukan sebagai penjabaran strategi petumbuhan akhirnya menciptakan inflasi pada akhir tahun 1965 yang merusak seluruh sector perekonomian. Kemudian pada periode 1966-1968, strategi yang berlaku pada dasarnya adalah strategi pertumbuhan yang didasarkan pada strategi yang sesuai dengan Negara Indonesia . Namun disadari startegi pertumbuhan itu tidak mungkin dicapai jika inflasi tidak dikendalikan terlebih dahulu . Untuk itu dalam periode ini Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijaksanaan stabilitas dan rehabilitas.

           
          Periode ini kemudian disusul dengan periode Repelita dan dalam setiap Repelita khususnya sejak Repelita II , strategi pembangunan ekonomi yang diberlakukan di Indonesia adalah strategi yang mengacu pada pertumbuhan yang sekaligus berorientasi pada keadilan (pemerataan) . menghapus kemiskinaan , dan juga keadilan (pemerataan) antar daerah.

Strategi ini nampak lewat kebijaksanaan yang diberlakukan , misalnya :

1)   Semakin meningkatnya bantuan pusat kepada daerah untuk membiayai pembangunan di daerah yang sifatnya padat karya (inpres). Anggaran untuk pembangunan daerah ini sejak tahun pertama Repelita I semakin meningkat . Bahkan juga pada saat anggaran untuk sector lainnya berkurang . Kebijaksanaan ini selain ingin mendorong pembangunan di daerah juga sekligus berorientasi pada strategi penciptaan lapangan kerja padat karya.

2)    Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perkreditan.

3)    Perhatian yang besar terhadap koperasi khususnya kepada KUD.

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal pembedaan . Artinya sangat disadari bahwa orientasi ke pemerataan , pengahapusan kemiskinan memang merupakan hal yang harus dicapai , namun hal itu tidak mungkin dicapai kalau aspek pertumbuhan ekonomi dilupakan sama sekali.

         
        Sejak Repelita II , strategi pembangunan wilayah di Indonesia secara tegas ditekankan dengan dibaginya wilayah Indonesia menjadi 4 wilayah pembangunan , yaitu wilayah pembangunan I , II , III , IV . Pembagian wilayah pembangunan ini tidak didasarkan pada pembagian secara administratif politis yang ada .

           
          Strategi-strategi pembanggunan ekonomi yang diberlakukan itu secara konsisten didukung oleh kebijaksanaan ekonomi. Kemudian strategi itu juga dipertegas dengan menetapkan sasaran-sasaran atau titik berat pembangunan pada setiap Repelita.

·  Repelita I : meletakkan titik berat pada sector pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.

·  Repelita II : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

·  Repelita III : meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industry yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

·  Repelita IV : meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutakan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan miningkatkan industry yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri , baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya.

Sumber : Buku Perekonomian Indonesia, Penulis Drs. P.C Suroso, M.Sc , 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta