Rabu, 27 Maret 2013

Krisis Moneter dan Krisis Ekonomi

Krisis Moneter dan Krisis Ekonomi

     Krisis ekonomi di Indonesia dipicu oleh efek ketularan (contangion effect) dari krisis di Asia Timur. Krisis dimulai dari jatuhnya nilai rupiah akibat dana-dana jangka pendek (shortterm capital) yang datarik keluar negri. Padahal beberapa investasi , misalnya dibidang properti dan konstruksi , menggunakan dana-dana tersebut. Akibatnya , terjadi kepanikan yang luar biasa dikalangan investor finansial. konsumen, maupun pemerintah. Di Indonesia , krisis tersebut berlangsung bersamaan dengan kebakaran hutan dan kekeringan sehingga situasinya menjadi multidimensional. Krisis dibidang moneter dan ekonomi itu kemudian berlanjut dengan krisis kepercayaan kepada pemerintah sehingga nilai rupiah ambruk hingga tingkat yang sangat rendah. Untuk mengatasi krisis moneter tersebut kita harus megetahui dulu pada tingkat nilai tukar berapa keseimbangan rupiah akan tercapai  dan bagaimana cara mencapainya.
     
     Selain itu perlu juga kita perhatikan seberapa dan seperti apa permintaan pasar dunia terhadap barang-barang produksi dalam negri. Kalau permintaan pasar cukup terbuka , maka ekspor pun bisa dilancarkan dan berarti kegiatan produksi bisa dilakukan. Banyak orang berpendapat bahwa dengan jatuhnya mata uang rupiah berarti barang Indonesia menjadi murah diluar negri dan ini merupakan "keunggulan komparatif" bagi eksportir.
     
     Sektor pertanian dan pertambangan (khususnya minyak dan gas) sebenarnya diharapkan menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi ditahun mendatang. Tetapi , produksi sektor pertanian khususnya beras sangat tergantung pada iklim karna jika pada musim kemrau panen akan gagal. Panen yang gagal akan berdampak pada peningkatan impor beras yang harus dibayar dengan biaya yg cukup tinggi dan sebagiannya harus disubsidi. 
     
     Namun pada produk pertanian ekspor jelas akan beruntung dari jatuhnya rupiah . Hanya , seberapa besar keuntungan itu akan sangat tergantung dari pembiayaan ekspor dan jasa pelabuaha. Sementara itu sumbangan minyak dan gas bagi penerimaan negara sudah semakin menurun karna harga dan produksi akan terus dipengaruhi oleh OPEC dan tidak bisa memproduksi seenaknya

Kapital Global
    Permasalahan moneter dan ekonomi internasional yang memberatkan bagi Indonesia adalah fenomena kapital global dan perputaran jangka pendek yang cepat berpindah tempat. Pada saat ini diperkirakaan terjadi kelebihan dana dan para pemiliknya kebingungan menanamkan modalnya setelah negara-negara Asia Pasifik mengalami krisis.Harapan para pemilik modal tersebut akhirnya akan tertumpu ke Asia Pasifik juga . Tetapi kapan mereka kembali dan berapa lama bertahan akan sangat tergantung pada situasi perekonomian regional dan khususnya nasional negara masing-masing. Dana tersenut akan masuk jika aman dan mampu memberikan insentif untuk bertahan dan tertanam didalam negeri.
     
     Banyak orang yakin bahwa teori mengenai krisis ini selalu berdimensi pendek dan berbentuk siklus. Pasalnya memang tidak ada cara lain yang dilakukan selain dengan konsolidasi, pembenahan , perbaikan , struktur , deregulasi dan sebagainya . 

Ketidakselarasan Ekonomi
    Sering kali kebijakan ekonomi makro dengan dan moneter tak sejalan dengan sektor riil . Akibatnya sektor riil terseok-seok . Bahkan terkesan ekonomi makro kita tidak berkaitan dengan  mikronya . Desentralisasi memang terasa sudah sangat mendesak untuk dilakukan . Bukan hanya aspek automaney nya saja , tetapi yang lebih penting adalah otonomi dan kewenangan harus diberikan pada daerah untuk bisa mengatur, merncanakan , dan mengawasi sendiri. Hubungan antara pusat atau kota dengan daerah atau desa juga harus lebih proporsional .Untuk itu harus ada distribusi sumber-sumber ekonomi dan barang agar bisa smpai ke desa . 

     Pada umumnya krisis ini bisa diartikan sebagai krisis mutidimensional. Penyababnya terutama fundamental ekomomi Indonesia yang sudah kelewatan kropos, khusunya dalam hubungan antara makro dan mikro. Hubungan ini bisa disambung jika kita mempunyai institusi dan pengelolaan pemerintah yang memadai , baik pengelolaan sektor publik maupun sektor swasta dan korporasi.

     Sejak lama pemerintahan yang ada di Indonesia bersifat tidak transparan , tidak bertanggungjawab , dan tidak bisa diawasi. Dan banyak orang mengasosiasikan krisis sekarang ini dengan krisis moral dan mental orang Indonesia , khususnya para pemimpinnya . Krisis moral dapat diperbaiki dengan membuat kebijakan yang tidak memungkinkan terjadinya kecurangan. Maka kebijakan yang harus diambil oleh para pemimpin negeri harus adil dan tidak memihak pada kelompok kepentingan.  

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, 
Penerbit PT. AlexMedia Komputindo
      

Tidak ada komentar:

Posting Komentar