Masalah Pokok , Rencana-rencana dan Kebijaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Masalah Pokok , Rencana-rencana dan Kebijaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

        

       Dalam sejarah perkembangannya , Indonesia menetapkan pembangunan (ekonomi) secara berkesinambungan baru sejak 1969 yaitu saat dimulainya Repelita yaitu dengan Repelita I . Namun tidaka berarti bahwa sebelumnya tidak ada perencanaan pembangunan (ekonomi) di Indonesia. Untuk itu rencana-rencana dan kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dikategorikan kedalam periode 1945-1965 dan periode 1966 sampai sekarang.

Periode 1945-1965 dibagi menjadi beberapa periode yaitu :

a. Periode 1945-1950

            Masalah-masalah pokok ekonomi  yang dihadapi Indonesia pada saat itu merupakan masalah perekonomian pasca kolonial dan akibat perang , yang kemudian menjalar kemasalah-masalah sosial-politik bangsa Indonesia sendiri. Pada periode ini kabinet berganti kurang lebih 13 kali. Pada bulan November 1945 , Indonesia mendapatkan blockade laut oleh Belanda yang membuat Indonesia tidak bisa mengekspor ataupun mengimpor barang-barang keperluannya. Selain itu terjadinya infalasi karena Indonesia masih menggunakan uang buatan jepang. Bukan hanya itu saja , Indonesian juga mengahadapi pengeluaran yang cukup besar untuk militer karna untuk menghadapi agresi Belanda pada waktu itu.

         Pada tahun 1946 Indonesia secara resmi menggunakan uang URI sebagai alat pembayaran yang sah dan diedarkan di daerah Jawa dan Sumatra. Namun karena sukarnya perhubungan , pemalsuan banyak dilakukan . Dengan demikian pembuatan uang URI tidaj hanya dilakukan oleh pemerintah di Yogyakarta saja , tetapi beberapa pemegang kuasa ditempat masing-masing terpaksa mengeluarkan juga URI sendiri.

Beberapa macam uang kertas cetakan yang diedarkan pada masa itu:

-URI       : Uang Republik Indonesia

-URIPS   : Uang Republik Provinsi Sumatra

-URITA  : Uang Republik Indonesia Tapanuli

-URIPSU: Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatra Utara

-URIBA  : Uang Republik Indonesia Baru

-URIDAB : Uang Republik Indonesia Daaerah Banten

Pada tanggal 1 Januari 1950 setelah penyerahan kedaulatan , Menteri Keuangan mengumumkan bahwa uang federal dalam seluruh daerah RIS menjadi alat pembayaran sah yang nantinya akan ditukar dengan uang kertas URI.

b. Periode 1951-1955

Masalah pokok yang dihadapi Indonesia dalam periode ini pada dasarmya  tidak jauh dari masalah yang ada pada periode sebelumnya. Masalah defisit yang dihadapi pada periode sebelumnya ikut menjadi permasalahan dalam periode ini. Dalam menanggapi masalah yang sulit ini , disusunlah Rencana Urgensi Prekonomian yang diusulkan oleh Sumitro Djojohadikusumo dibawah kabinet Natsir. Tujuan rencana itu adalah mendorong berkembangnya industry-industry kecil . Sifat rencananya adalah jangka pendek (2 tahun).

Menghadapi masalah-masalah pokok pada dasarnya yang diperlukan adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dan sekaligus mengelola kecepatan peredarannya dengan mengimbanginya dengan meningkatkan perdagangan dan produksi sehingga harga dapat dikendalikan.

c. Periode 1956-1960

            Masalah-masalah pokok yang dihadapi pada periode ini merupakan akibat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan periode sebelumnya. Bahkan kebijaksanaan dalam bidang ekspor-impor ternayata menimbulkan masalah-masalah baru yang sifatnya mengurang produksi, termasuk produksi barang primer. Sementara itu kebijaksanaan anggaran yang deficit masih tetap dipertahankan , bahkan sebagai akibat paertambahan jumlah uang yang beredar yang cukup besar pada periode sebelumnya telah mendorong tingkat harga naik darastis. Situasi ini mendorong naiknya biaya hidup.

Dalam menghadapi masalah-masalah ini , disusunlah Rencana Pembangunan Lima Tahun I dibawah kabinet Djuanda . Selama masa 1956-1958 Indonesia mendapat berbagai kesuliatan sehingga mempengaruhi pelaksanaan RPLT , yaitu :

1. Faktor-faktor Ekonomi

2. Faktor-faktor Politik Dalam Negri

3. Faktor Administrasi

d. Periode 1961-1965

            Masalah-masalah pokok yang melanda perekonomia Indonesia adalah ketidaksetabilan dalam moneter, pembiayaan , neraca pembayaran serta sektor produksi dan konsumsi. Dalam periode ini perkembangan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh Manifesto Politik dan diarahkan oleh prinsip Demokrasi Terpimpin.

Yang ingin dicapai melalu Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana dikenal sebagai tiga program pokok yaitu :

a. mencukupi kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan dan sandang.

b. meningkatkan kewibawaan pemerintah

c. melanjutkan perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme serta pengembalian Irian Barat ke dalam Indonesia.

Periode 1966 sampai sekarang dibagi menjadi beberapa periode yaitu :

e. Periode 1966-1968

     Perkembangan perekonomian Indonesia setelah peristiwa 30 September 1965 mengalami perubahan drastis. Perubahan ini ternyata tidak hanya bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang politik yang semua tercantum dalam rangkaian Ketetapan-ketetapan MPRS tanggal 5 Juli 1966.

      Kebijaksanaan ekonomi yang tertuang dalam Ketetapan MPRS tersebut dengan jelas membedakan antara program jangka pendek yang meliputi stabilisasi dah rehabilitasi , serta jangka panjang yang meliputi program pembangunan.

f. Periode 1969/1970-1973/1974 (Repelita I)

           Persoalan pokok yang dihadapi dalam periode ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang telah dicapai. Dalam lingkup ini termasuk bagaimana meningkatkan pandapatan devisa , kemampuan untuk pembangunan ekonomi , mengubah struktur perekonomian agar tidak tergantung pada sektor pertanian , meningkatkan produksi nasional. Strategi dasar Repelita I diarahkan pada pencapaian stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi yang dititikberatkan pada sektor pertanian dan industry yang menunjang sektor pertanian.

g. Periode 1974/1975-1978/1979 (Repelita II)

       Pada awal periode , pembicaraan tentang makna pembangunan mulai berubah menjadi pandangan tentang pembangunan harus berwawasan keadilan . Selain menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menekankan pada pentingnya pemerataan pembangunan. Berdasarkan arah dan strategi pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan GBHN dan demi terciptanya tujuan dari setiap pembangunan haruslah bertumpuan pada Trilogi Pembangunan yang isinya :

- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

- Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

h. Periode 1979/1980-1983/1984 (Repelita III)

            Pada periode ini mucul gajala monopoli di masyarakat . Akibat dari monopoli tersebut adalah semakin meningkatnya masalah ekonomi biaya yang hanya merugikan konsumen. Selain itu juga pengaruh kebijaksanaan devaluasi masih sangat mempengaruhi. Untuk mengatasinya diberlakukanlah kebijaksanaan deregulasi perbankan yang bertujuan mendorong bank-bank untuk mengerahkan dana dari masyarakat , sehingga dapat mengurangi ketergantungan bank-bank pada bank sentral akan dana murah dalam pemberian pinjaman.

I. Periode 1984/1985-1988/1989 (Repelita IV)

         Usaha-usaha untuk melanjutkan deregulasi pada periode ini semakin ditingkatkan dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi mekanisme pasar , khususnya yang berkaitan dengan aspek moneter , kelancaran arus barang yang pada giliran berikutnya diharapkan dapat meningkatkan produksi. Untuk memperbaiki pola unit produksi yang membuat ekonomi biaya tinggi sehingga produk Indonesia kurang dapat bersaing diluar negri , pemerintah memberlakukan kebijaksanaan 6 mei 1986. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam negri dan daya saing barang ekspor bukan migas melalui pemberian kemudahan tata niaga , fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk serta pembentukkan kwasan berikat.

J. Periode 1989/1990-1993/1994 (Repelita V)

            Tujuan dari Repelita V sesuai dengan GBHN tahun 1988 adalah pertama , meningkatkan taraf hidup , kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata dan adil. Selain itu meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Pada pelita V prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi maka pembangunan dalam bidang politik , sosial , budaya , pertahanan keamanan dan lain-lain makin ditingkatkan agar saling menunjang sehingga lebih menjamin ketahanan nasional.

Sumber : Buku Perekonomian Indonesia, Penulis Drs. P.C Suroso, M.Sc , 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta