Lingkungan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru

Lingkungan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru

                 

              Akan cukup serius kalau misalnya , karena terjadi suatu hal (politik uang , antara lain) di MPR , hanya itu-itu saja yang terpilih. Bisa jadi pemerintahan tidak akan bekerja secara lancar karena , pertama setiap kali akan diganjal oleh “oposisi” di DPR , kedua LSM dan gerakan-gerakan rakyat (khususnya mahasiswa) akan sering memenuhi jalanan di Jakarta. Citra pemerintahan yang masih berbau Orde Baru akan tetap labil dan sangat lemah , sehingga tidak akan menguntungkan kebangkitan kembali ekonomi.

            

            Akan tetapi dizaman Orde baru yang lalu DPR hanya sekedar stempelnya pemerintah , sehingga profesionalitas seorang menteri tidak pernah teruji. Di masa yang mendatang , DPR diharapkan akan jauh lebih bergigi. Lagi pula , partai-partai yang mendukung pemerintah baru tidak akan mempunyai mayoritas yang besar. Memerintah akan menjadi lebih sukar. Maka sebenarnya bagaimana pun formasinya , pemerintahan baru nanti akan lemah dalam meluncurkan kebijakan dan menjalankannya , karena akan terjadi tawar-menawar yang sangat intensif dan memakan waktu.

             

              Satu yang sangat pasti adalah bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan mendatang tidak akan lepas dari dan bahkan terikat perjanjian dengan IMF. Patut dicatat juga , tidak ada pemimpin parpol besar yang secara mutlak menolak peran serta kebijakan IMF , meski banyak yang berbeda (dengan IMF) dalam hal prioritas dan jadwal pelaksanaannya. Misalnya dalah hal penyehatan perbankan “apakah tidak lebih baik menutup bank-bank pemerintah karna biaya rekapitalisasinya terlalu besar sementara bank-bank BUMN ini sebetulnya lebih keropos dan sangat berbau KKN ketimbang bank-bank swasta”. IMF sudah punya jawaban , bahwa alternative itu sangat mungkin lebih jelek. Kalau Bank-bank BUMN dilikuidasi maka pemerintah harus menanggung jaminan segala deposito. Lagi pula kalau bank-bank BUMN sampai ditutup maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akan hilang total.

             

             Kesimpulannya , walaupun biaya sangat besar , bank-bank BUMN harus diselamatkan. Biaya rekapitalisasinya bisa dikurangi dengan menuntut serta memaksa agar debitur yang mampu segera membayar kembali utangnya , dan kalau debitur yang mampu segera membayar kembali utangnya, dan kalau debitur betul-betul tidak mampu maka asetnya yang sudah dikuasai pemerintah dijual saja.

            

           Neiss mengatakan bahwa antara IMF dan pemerintah yang mengalami krisis ekonomi-moneter dicapai suatu “bargain” (perjanjian suka rela , hasil tawar-menawar). Negara yang jatuh kejurang krisis memerlukan pertolongan dan injeksi dana devisa yang sangat besar.IMF adalah organisasi internasional , bagian keluarga besar PBB yang juga ikut dimiliki Negara-negara Asia. Lagi pula , kalau IMF terlibat maka Bank Dunia dan Bank Pebangunan Asia akan ikut serta.

             

         Jadi , kalau pemerintah Negara dalam krisis juga menerima kewajiban unttuk megadakan perbaikan “governance” nya. Artinya mengadakan berbagai ,reformasi kelembagaan , memangkas KKN  dan mengawasi perbankan secara lebih ketat dan efktif. Apakah pemulihan ekonomi harus menuggu sampai pemerintah baru terbentuk? Kirannya tidak demikian. Reaksi pasar yang positif terhadap hasil pemilu dan arah pembentukan pemerintah yang memeliki legitimasi menjadi bukti bahwa persoalan siapa yang menjadi presiden tidak langsung berpengaruh. Logika pasar adalah persoalan kepercayaan. Soal ekonomi bisa dipercayakan kepada menteri-menteri yang professional.

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, 

Penerbit PT. AlexMedia Komputindo

Korupsi Dana Bank Dunia

Korupsi Dana Bank Dunia

                

         Di sela-sela maraknya komentar-komentar ekonomi mengenai perbankan , isu mengenai korupsi atas daana-dana Bank Dunia masih tetap ramai dibicarakan. Dan langkah yang perlu dilakukan termasuk relative mudah , yakni membentuk komisi independen pelacakan dana-dana Bank Dunia akibat korupsi. Dalam jangka panjang , komisi independen semacam ini juga bisa digunakan untuk menyelidiki dana-dana dari sumber lain yang lenyap akibat adanya KKN.

            

           Banyak yang memperkirakan jika dilakukan audit manajemen dan teknis , dana yang tak sampai kesasaran akan tambah banyak. Karena itu penyelidikannya tidak bisa parsial padaberapa jumlah uang yang masuk kantong para pejabat, tetapi sejauh mana hasil pekerjaan yang bersangjutan sesuai dengan kualitas yang direncanakan.

            

         Pembentukan lembaga independen itu akan jauh efektif dan mendapat dukungan luas ketimbang menunjuk Kantor Menko Wasbang untuk mengusutnya. Karena masalahnya menyangkut praktik didalam pemerintahan , kredibilitas internal auditor semacam ini dikhawatirkan tidak mampu membongkar kesalahannya sendiri. Tetapi kalau  memang benar sebagian dana Bank Dunia itu lenyap karena praktik KKN , yang juga harus dipersalahkan adalah lembaga tertinggi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga control yang gagal melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana-dana Bank Dunia tersebut. Kelemahan birokrasi ini tampak dalam pengelolaan utang , baik utang swasta maupun pemerintah , termasuk penyelewengan dan salah urus dalam pemggunaan dana dari komponen utang luar negri.

             

          Memang cukup menganggetkan mengapa sampai terjadi penyelewengan dan korupsi dana Bank Dunia dalam jumlah yang relative besar. Pemicunya bisa dari dua pihak , inisiatif pejabat Indonesia atau pejabat Bank Dunia. Konkretnya , sebagian dana baik dari Bank Dunia maupun dari sumber dana lain sebenarnya sudah lama ada . Tetapi karena sebelum Juli 1997 tidak atau belum terjadi krisis , tidak banyak orang , apalagi para pejabat pemerintah yang peduli. Karena itu , krisis yang terjadi sekarang ini memberikan hikmah bagi usaha pemberantasan korupsi.

             

           Kunci penyelesaian masalah krisis memang terletak pada factor kepercayaan. Sejak 2 Juli 1997 kepercayaan itu mulai rontok . Lalu terjadilah yang disebut contangin effect (dampak menular) yang menimpa Indonesia, Malaysia, Korea dan sebagainya. Kepercayaan adalah suatu komoditi yang penting namun rentan. Soal kepercayaan ini menyangkut perkembangan serta pembangunan lembaga-lembaga ekonomi, sosial , politik.

             

            Kalau krisis Indonesia akhhirnya merupakan krisis kualitas manajemen dan kebijakan dari lembaga-lembaga ekonomi , maka ini tidak bisa disembuhkan dalam jangka pendek. Karena , pertama proses perbaikan kualitas institusi itu memerlukan waktu lama , kedua kepercayaan dalam dan luar negri yang hilang juga memerlukan waktu cukup lama untuk kembali.

            

            Ini tidak berarti bahwa kita harus menunggu . Pembenahan yang bisa dilakukan sekarang harus segara dilakukan. Injeksi dana dari IMF , Bank Dunia dan donator lain adalah usaha “memancing” kepercayaan. Hasilnya , untuk sementara rupanya ada dampak penguatan kurs rupiah , tetapi belum ada kepastian apakah benar-benar bisa mengembalikan kepercayaan dipasar terhadap kualitas pemerintahan , kesungguhan untuk memberantas praktik korupsi dan keamanan bagi para investor.

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, 

Penerbit PT. AlexMedia Komputindo

Pemulihan Ekonomi Membutuhkan Modal Asing

Pemulihan Ekonomi Membutuhkan Modal Asing

                

        Berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat baik selama Kabinet Pembangunan VII maupun Kaabinet Transisi Habibie tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan manfaatnya. Penyelesaian ekonomi saat ini lebih ditentukan oleh legitimasi politis dibandingkan dengan kebijakn ekonomi semata. Presiden Habibie telah melakukan langkah-langkah politis dengan harapan bisa melakukan perbaikan ekonomi dan mengembalikan kepercayaanpelaku ekonomi, ternyata pasar tetap tidak menunjukkan reaksi positif terhadap langkah tersebut.

            

          Persoalan politik semata tampaknya tidak membuat rupiah bergeming , sebelum ada langkah konkret dibidang ekonomi. Yang menjadi pertannyaan adalah pengaruh factor politik yang mana? Yang menjadi ukuran adalah adanya jaminan ketenagan , ketentraman serta kedamaian yakni keamanan bekerja dan berusaha bagi bisnis dihari-hari depan. Warga keturunan cina , meski sebagian besar sudah kembali setelah hengkang beberapa lama , masih menderita trauma akibat pergolakan politik, terutama setelah peristiwa kekerasan termasuk akibat perkosaan. Disamping itu , masih banyak orang Jepang , Korean , Hongkong , beserta keluarganya yang karena bisa disangka warga keturunan cina masih was-was mengenai keamanan mereka seandaainya terperangkap dalam suatu kerusuhan lagi.

            

        Disamping pentingnya stabilitas politik dan keamanan dalam arti luas , factor kebijakan ekonomi juga memegang peranan penting . Ini tidak terlepas dari masalaah kepercayaan , termasuk kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi yang selalu disorot berbagai pihak. Dua hal penting ditahun 1998 yang sedang dalam sorotan adalah masalah pengelolaan utang pemerintah dan swasta serta realisasi  bantuan IMF.

             

        Sudah menjadi rahasia umum bahwa masalah utang luar negri adalah masalah serius . Disamping jumlahnya yang relative besar , beban pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah tiap tahunnya memberikan beban pada ekspansi ekonomi dan APBN. Namun , patut dicatat utang luar negri swasta jauh lebih besar ketimbang pemerintah dan jumlah perusahaan swasta yang terlibat dalam utang itu juga banyak . Ini akan memberikan tekanan pada prospek neraca pembayaran dan cadangan devisaa nasional.

             

             Kurs rupiah yang semakin parah itu terjadi selama bulan Juni 1998. Kabarnya timbul tekanan baru kepada rupiah karena segala tunggakan dari utang-utang sebelumnya harus dilunasi dulu dibulan Juli 1998. Sehubung dengan bantuan luar negri , tampaknya pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali mereskedul utang lewat pertemuan CGI. Reskedul utang memberikan kelonggaran pada anggaran untuk melakukan ekspansi ekonomi pada sektor-sektor yang tidak inflatoar.

            

            Reskeduling utang tidak berarti ngemplang yaitu tidak membayar utang luar negri. Tindakan ngemplang jelas sangat tidak menguntungkan . Bisa jadi Negara ini justru akan terpuruk akibat di black-list oleh negara lain. Mengenai dana IMF , seperti banyak diperkirakan akhirnya dikucurkan juga. Memang pasar tampaknya juga sangat menaruh harapan pada kucuran dana bantuan IMF. Namun demikian , jika IMF ingin dikatakan berhasil , dia harus bisa menarik kembali masuknya modal asing ke Indonesia. Ini penting bagi pemulihan ekonomi jangka panjang . Dalam jangka pendek bantuan asing memang penting dan dia bisa menjadi barometer kepercayaan asing terhadap Indonesia.

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, 

Penerbit PT. AlexMedia Komputindo

Kebijaksanaan Uang Ketat Dan Kendali Devisa

Kebijaksanaan Uang Ketat Dan Kendali Devisa

                

         Krisis ekonomi di Indonesia terus berkelanjutan dan hingga kini kita masih mencari-cari apa kira-kira solusi yang paling tepat untuk bisa keluar dari krisis. Berbagai pembenahan kebijakan dan institusional secara gradual dan parsial dilakukan agar krisis kepercayaan bisa pulih. Untuk itu berbagai langkah yang berkaitan dengan penguatan rupiah , distribusi Sembilan bahan pokok (sembako) , penurunaan suku bunga dan penyehatan perbankan menjadi prioritas utama.

         

        Selama orde baru kebijaksanaan pemerintah mengenai arah dean sasaran pemulihan ekonomi nasional telah mengundang berbagai kritik . Banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk memperjelas kebijakan dan visi kedepan serta restrukturisasi pereekonomian nasional ,khususnya langkah-langkah penyehatan bank.

            

         Yang paling mencolok adalah kebijaksanaan uang ketat . Sampai sekarang kebijakaan ini tidak berhasil memperkuat rupiah dan banyak usulan yang meminta pemerintah dan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Tetapi kalau suku bunga terlalu turun maka kurs rupiah bisa lebih terpuruk lagi. Oleh karena itu ada yang mengusulkan kepada pemerintah untuk memberlakukan sistem devisa terkendali secara selektif dan sementara. Kurs rupiah tidak seluruhnya diserahkan kepada pasar , dan masuknya modal spekulatif harus dibatasi. Sebagai pelengkap sistem devisa terkendali, diusulkan agar para eksportir diwajibkan menyerahkan hasil devisa dari ekspornya kepada Bank Indonesia . ini akan memperbasar pasokan devisa yang bisa dialokasikan dengan prioritas untuk keperluan produksi mialnya untuk ekspor.

         

       Persoalan yang tak kalah mendasar dan harus  segera dibenahi adalah perbankan nasional . Perilaku perbankan nasional selama ini dipenuhi dengan berbagai masalah kronis seperti campur tangan pemilik , prakyik KKN , dan terjadinya moral bazard serta adanya konflik kepentingan yakni membiayai sendiri kelompoknya . Karena perbankan yang keropos membuat banyak perusahaan terancam gulung tikar. Jika bank mau memberi pinjaman , ia akan rugi karna suku bunga pinjaman lebih rendah dari daripada suku bunga deposito. Saat ini bank-bank hanya bisa bertahan untuk sementara waktu dengan memutarkan modalnya dipasar uang. Ini jelas tidak membantu sektor riil mengatasi krisis ekonomi.

             

           Masyarakat mau menabung jika ada rasa aman menyimpan di bank. Dunia usaha memerlukan dana murah dan cepat agar bisa menolong mereka menggerakkan usahanya. Terjadinya suku bunga tinggi tidak seluruhnya karena kesalahan perbankan nasional , tapi karena resep kebijakan ketat IMF.

          

         Gugatan terhadap kebijakaan uang ketat dengan suku bunga yang sangat tinggi , bisa dimengerti karena sampai sekarang IMF tidak berhasil menghentikan krisis moneter dan ekonomi. Sampai sekarang resesi yaitu laju pertumbuhan negative terajadi di Negara Asia. Kini dunia mungkin berada diambang pintu resesi global.

            

          Meskipun ini adalah ganjalan terbesar , kiranya masih ada celah untuk menggulirkan kebijakan yang bersifat agak ekstrim tersebut , mengingat persoalan krisis ekonomi ini telah jauh merembet pada masalah sosial yang sangat memperihatinkan. Masalah legitimasi pemerintah memang menjadi kunci dari permasalahan kepercayaan , namun dikhawatirkan daya tahan ekonomi rumah tangga tidak akan bisa bertahan hingga tahun selanjutnya.

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, 

Penerbit PT. AlexMedia Komputindo

Krisis Moneter dan Krisis Ekonomi

Krisis Moneter dan Krisis Ekonomi

     Krisis ekonomi di Indonesia dipicu oleh efek ketularan (contangion effect) dari krisis di Asia Timur. Krisis dimulai dari jatuhnya nilai rupiah akibat dana-dana jangka pendek (shortterm capital) yang datarik keluar negri. Padahal beberapa investasi , misalnya dibidang properti dan konstruksi , menggunakan dana-dana tersebut. Akibatnya , terjadi kepanikan yang luar biasa dikalangan investor finansial. konsumen, maupun pemerintah. Di Indonesia , krisis tersebut berlangsung bersamaan dengan kebakaran hutan dan kekeringan sehingga situasinya menjadi multidimensional. Krisis dibidang moneter dan ekonomi itu kemudian berlanjut dengan krisis kepercayaan kepada pemerintah sehingga nilai rupiah ambruk hingga tingkat yang sangat rendah. Untuk mengatasi krisis moneter tersebut kita harus megetahui dulu pada tingkat nilai tukar berapa keseimbangan rupiah akan tercapai  dan bagaimana cara mencapainya.

     

     Selain itu perlu juga kita perhatikan seberapa dan seperti apa permintaan pasar dunia terhadap barang-barang produksi dalam negri. Kalau permintaan pasar cukup terbuka , maka ekspor pun bisa dilancarkan dan berarti kegiatan produksi bisa dilakukan. Banyak orang berpendapat bahwa dengan jatuhnya mata uang rupiah berarti barang Indonesia menjadi murah diluar negri dan ini merupakan "keunggulan komparatif" bagi eksportir.

     

     Sektor pertanian dan pertambangan (khususnya minyak dan gas) sebenarnya diharapkan menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi ditahun mendatang. Tetapi , produksi sektor pertanian khususnya beras sangat tergantung pada iklim karna jika pada musim kemrau panen akan gagal. Panen yang gagal akan berdampak pada peningkatan impor beras yang harus dibayar dengan biaya yg cukup tinggi dan sebagiannya harus disubsidi. 

     

     Namun pada produk pertanian ekspor jelas akan beruntung dari jatuhnya rupiah . Hanya , seberapa besar keuntungan itu akan sangat tergantung dari pembiayaan ekspor dan jasa pelabuaha. Sementara itu sumbangan minyak dan gas bagi penerimaan negara sudah semakin menurun karna harga dan produksi akan terus dipengaruhi oleh OPEC dan tidak bisa memproduksi seenaknya

Kapital Global
    Permasalahan moneter dan ekonomi internasional yang memberatkan bagi Indonesia adalah fenomena kapital global dan perputaran jangka pendek yang cepat berpindah tempat. Pada saat ini diperkirakaan terjadi kelebihan dana dan para pemiliknya kebingungan menanamkan modalnya setelah negara-negara Asia Pasifik mengalami krisis.Harapan para pemilik modal tersebut akhirnya akan tertumpu ke Asia Pasifik juga . Tetapi kapan mereka kembali dan berapa lama bertahan akan sangat tergantung pada situasi perekonomian regional dan khususnya nasional negara masing-masing. Dana tersenut akan masuk jika aman dan mampu memberikan insentif untuk bertahan dan tertanam didalam negeri.
     
     Banyak orang yakin bahwa teori mengenai krisis ini selalu berdimensi pendek dan berbentuk siklus. Pasalnya memang tidak ada cara lain yang dilakukan selain dengan konsolidasi, pembenahan , perbaikan , struktur , deregulasi dan sebagainya . 

Ketidakselarasan Ekonomi
    Sering kali kebijakan ekonomi makro dengan dan moneter tak sejalan dengan sektor riil . Akibatnya sektor riil terseok-seok . Bahkan terkesan ekonomi makro kita tidak berkaitan dengan  mikronya . Desentralisasi memang terasa sudah sangat mendesak untuk dilakukan . Bukan hanya aspek automaney nya saja , tetapi yang lebih penting adalah otonomi dan kewenangan harus diberikan pada daerah untuk bisa mengatur, merncanakan , dan mengawasi sendiri. Hubungan antara pusat atau kota dengan daerah atau desa juga harus lebih proporsional .Untuk itu harus ada distribusi sumber-sumber ekonomi dan barang agar bisa smpai ke desa . 

     Pada umumnya krisis ini bisa diartikan sebagai krisis mutidimensional. Penyababnya terutama fundamental ekomomi Indonesia yang sudah kelewatan kropos, khusunya dalam hubungan antara makro dan mikro. Hubungan ini bisa disambung jika kita mempunyai institusi dan pengelolaan pemerintah yang memadai , baik pengelolaan sektor publik maupun sektor swasta dan korporasi.

     Sejak lama pemerintahan yang ada di Indonesia bersifat tidak transparan , tidak bertanggungjawab , dan tidak bisa diawasi. Dan banyak orang mengasosiasikan krisis sekarang ini dengan krisis moral dan mental orang Indonesia , khususnya para pemimpinnya . Krisis moral dapat diperbaiki dengan membuat kebijakan yang tidak memungkinkan terjadinya kecurangan. Maka kebijakan yang harus diambil oleh para pemimpin negeri harus adil dan tidak memihak pada kelompok kepentingan.  

Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu, 
Penerbit PT. AlexMedia Komputindo