Pemulihan Ekonomi Membutuhkan Modal
Asing
Berbagai kebijakan ekonomi yang
dibuat baik selama Kabinet Pembangunan VII maupun Kaabinet Transisi Habibie
tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan manfaatnya. Penyelesaian ekonomi saat
ini lebih ditentukan oleh legitimasi politis dibandingkan dengan kebijakn
ekonomi semata. Presiden Habibie telah melakukan langkah-langkah politis dengan
harapan bisa melakukan perbaikan ekonomi dan mengembalikan kepercayaanpelaku
ekonomi, ternyata pasar tetap tidak menunjukkan reaksi positif terhadap langkah
tersebut.
Persoalan
politik semata tampaknya tidak membuat rupiah bergeming , sebelum ada langkah
konkret dibidang ekonomi. Yang menjadi pertannyaan adalah pengaruh factor
politik yang mana? Yang menjadi ukuran adalah adanya jaminan ketenagan ,
ketentraman serta kedamaian yakni keamanan bekerja dan berusaha bagi bisnis
dihari-hari depan. Warga keturunan cina , meski sebagian besar sudah kembali
setelah hengkang beberapa lama , masih menderita trauma akibat pergolakan
politik, terutama setelah peristiwa kekerasan termasuk akibat perkosaan.
Disamping itu , masih banyak orang Jepang , Korean , Hongkong , beserta
keluarganya yang karena bisa disangka warga keturunan cina masih was-was
mengenai keamanan mereka seandaainya terperangkap dalam suatu kerusuhan lagi.
Disamping
pentingnya stabilitas politik dan keamanan dalam arti luas , factor kebijakan
ekonomi juga memegang peranan penting . Ini tidak terlepas dari masalaah
kepercayaan , termasuk kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi yang selalu
disorot berbagai pihak. Dua hal penting ditahun 1998 yang sedang dalam sorotan
adalah masalah pengelolaan utang pemerintah dan swasta serta realisasi bantuan IMF.
Sudah
menjadi rahasia umum bahwa masalah utang luar negri adalah masalah serius .
Disamping jumlahnya yang relative besar , beban pembayaran cicilan dan bunga
utang pemerintah tiap tahunnya memberikan beban pada ekspansi ekonomi dan APBN.
Namun , patut dicatat utang luar negri swasta jauh lebih besar ketimbang
pemerintah dan jumlah perusahaan swasta yang terlibat dalam utang itu juga
banyak . Ini akan memberikan tekanan pada prospek neraca pembayaran dan
cadangan devisaa nasional.
Kurs rupiah
yang semakin parah itu terjadi selama bulan Juni 1998. Kabarnya timbul tekanan
baru kepada rupiah karena segala tunggakan dari utang-utang sebelumnya harus
dilunasi dulu dibulan Juli 1998. Sehubung dengan bantuan luar negri , tampaknya
pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali mereskedul utang lewat pertemuan
CGI. Reskedul utang memberikan kelonggaran pada anggaran untuk melakukan
ekspansi ekonomi pada sektor-sektor yang tidak inflatoar.
Reskeduling
utang tidak berarti ngemplang yaitu tidak membayar utang luar negri. Tindakan
ngemplang jelas sangat tidak menguntungkan . Bisa jadi Negara ini justru akan
terpuruk akibat di black-list oleh negara lain. Mengenai dana IMF , seperti
banyak diperkirakan akhirnya dikucurkan juga. Memang pasar tampaknya juga
sangat menaruh harapan pada kucuran dana bantuan IMF. Namun demikian , jika IMF
ingin dikatakan berhasil , dia harus bisa menarik kembali masuknya modal asing
ke Indonesia. Ini penting bagi pemulihan ekonomi jangka panjang . Dalam jangka
pendek bantuan asing memang penting dan dia bisa menjadi barometer kepercayaan
asing terhadap Indonesia.
Sumber : Buku Ekonomi Indonesia Baru , Penulis Anggito Abrimanyu,
Penerbit PT. AlexMedia Komputindo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar